Persepsi dan kebijakan budaya Jepang sejak awal Meiji s/d akhir perang dunia II

Perbandingan budaya Indonesia - Jepang

Persepsi dan kebijakan budaya Jepang sejak awal Meiji s/d akhir perang dunia II

oleh: Dr. Susy Ong

kajianjepang@gmail.com

Awal Meiji: slogan ‘bunmei kaika’

•        Bunmei (peradaban): budaya Barat (Eropa)

•        Kaika: membuka diri (konsep tandingan dari sikap menutup diri ala politik isolasi)

•        Budaya Barat (maju) vs budaya Jepang (terkebelakang)

•        Fukuzawa Yukichi “Bunmei ron no gairyaku”

•        mentalitas ‘budak’ vs jiwa ‘merdeka’

•        Majalah Meiroku: pengenalan ‘budaya Barat’

Pertengahan Meiji: kritik terhadap ‘westernisasi yang membabi buta’

•       Westernisasi tidak membawa manfaat / meningkatkan kesejahteraan rakyat

•       Atas nama kemajuan / westernisasi, pemerintah menindas kelompok oposisi dengan tangan besi

•       Gerakan anti pemerintah = anti kebijakan westernisasi pemerintah = menjunjung ‘kebudayaan Jepang’

•       Ormas Seikyousha

Akhir Meiji

•       Menang dalam perang dengan Cina dan Rusia – prestise, apresiasi pada ‘budaya’ Jepang

•       Diplomasi internasional – perlunya ‘mempertunjukkan’ budaya ‘asli’

•       Lahirnya ‘budaya asli’ Jepang untuk konsumsi jaman modern – domestik dan internasional (bagian dari diplomasi)

Jaman Taisho

•       Kritik terhadap ‘budaya militeristik’ ala Meiji

•       Slogan: membangun negara yang ‘berbudaya’ – anti militer – semangat anti militer internasional pasca perang dunia I

•       Kehidupan yang ‘berbudaya’: gaya hidup (sandang, pangan, hiburan) yang praktis ala Eropa kontemporer – budaya Hollywood

Akhir Taisho s/d awal Showa

•         Maraknya gerakan sosialisme (trend global, resesi ekonomi) --Ketakutan penguasa dan pemilik modal besar – perlunya ideologi tandingan sosialisme

•         Rekayasa ‘budaya asli’ Jepang

•         1933: Bungei Konwakai, asosiasi sastrawan untuk memajukan ‘budaya Jepang’ – meredam keresahan sosial pasca insiden Manchuria dan keluarnya Jepang dari Liga Bangsa-bangsa – inisiator: mantan kepala biro kepolisian, kemendag

•         Nippon Bunka Renmei (Nippon Cultural Federation) -- inisiator: biro kepolisian pada kemenda; penyandang dana: zaibatsu

•         Kokusai bunka shinkokai (dibubarkan pada tahun 1971; 1972: Japan Foundation)

Akhir 1930an

•        Kontrol negara atas kehidupan rakyat, atas nama ‘pembangunan budaya nasional’

•        1938: Konoe Shintaisei (orde baru ala kabinet Konoe Fumimaro) – perang Jepang-Cina (sejak Juli 1937) sebagai perang budaya – mobilisasi sastrawan – pasukan pena (pen butai) – sastrawan berkarya sesuai dengan garis kebijakan negara

•        Kokusai Kankoukyoku (sekarang: Japan Travel Bureau) – promosi Jepang kepada orang asing melalui promosi pariwisata (berdiri: 1930)

Perang ‘pembebasan Asia’ sbg Perang Budaya

•       1940: semua parpol membubarkan diri, kekuatan politik melebur dalam Taisei Yokusankai (Imperial Rule Assistance Association); divisi budaya sebagai pendukung Perang ‘budaya’ melawan ‘budaya Barat’

•       1943: majalah ‘Keboedajaan Timoer’

•       Perang Asia Pasifik : perang propaganda

Kebijakan Budaya Jepang di era 1930an

Dampaknya pada pembentukan persepsi ‘budaya Jepang’ di Indonesia

oleh: Dr. Susy Ong

kajianjepang@gmail.com

Majalah ‘Poedjangga Baroe’

•        Terbit Juli 1933

•        Tujuan: diskusi untuk mencari bentuk budaya ‘Indonesia’ (Indonesia merdeka di masa yang akan datang)

•        Indonesia Vs pra Indonesia

•        Mencari referensi dari dunia luar (Eropa (Jerman – Decline of the West, karya Oswald Spengler – pemicu debat bangkitnya ‘budaya Timur’ ), India (Tagore), Jepang, Cina, Filipina)

•        Kemiripan dengan Charter Oath (五箇条のご誓文;ごかじょうのごせいもん）？

 

Charter Oath, 1868

•         (1) “Deliberative assemblies shall be established on an extensive scale, and all governmental matters shall be determined by public discussion.”

•         (2) “All classes, high and low, shall unite to carry out vigorously the plan of government.”

•         (3) “All classes shall be permitted to fulfill their just aspirations so that there will be no discontent.”

•         (4) “Evil customs of the past shall be discontinued, and new customs shall be based on the just laws of nature.”

•         (5) “Knowledge shall be sought throughout the world in order to promote the welfare of the empire.”

artikel tentang ‘budaya’ Jepang di Poedjangga Baroe

•       Bushido sebagai Dasar Pendidikan Bangsa (edisi Juli dan Agustus 1935)

•       Kodo: Tjita-tjita Djepoen tentang Soesoenan Masjarakat (Sept.1935)

•       Keterangan tentang Arti ‘Sentimentaliteit’ dalam Kesoesteraan Nippon (Des. 1935)

•       Pergerakan Keboedajaan Baroe di Nippon (Juli 1938)

 

Pemahaman tentang ‘bushido’

•       Semangat Jepang hasil penyerapan semua peradaban dunia – Konfusianisme, ajaran Budha, ajaran Kristen

•       Sumber: The Essence of Bushido, karya Soeshima Yasoroku

‘kodo’(Sept. 1935)

•       Bansai ikka (bansei ikke)

•       Kontroversi tenno kikan setsu (Minobe Tatsukichi)

•       Showa Ishin – anti marxisme, anti kapitalisme, anti demokrasi ala Barat

•       ‘The Kodo Principle and Present Economic Problems’ oleh Chikao Fujisawa, dalam ‘Cultural Nippon’ edisi Juni 1934

 

 Arti ‘Sentimentaliteit’ dalam Kesoesteraan Nippon (des. 1935)

•        ‘Literatuur Barat ialah literatuur kemanoesiaan, literatuur Nippon dan barangkali seloeroeh doenia Timur dalam oemoemnja pertama mementingkan literatuur filsafat dan agama. Boekankah hal ini boleh mendjadi tauladan bagi ‘Poedjangga Baroe’ untuk mengobah dan membaharoei sifat kesoesasteraan kita…?’

•        ‘Definition of the Sentimentality in Japanese Classics’, oleh Saisho Fumiko, dalam ‘Cultural Nippon’ edisi Oktober 1935

 

 

pergerakan kebudayaan baru di Nippon (Juli 1938)

•          ‘Semendjak Djepang mengoendoerkan diri dari Volkenbond, pengandjoer kebangsaan nampak benar beroesaha membangoenkan keboedajaan baroe. Perkoempoelan keboedajaan jang telah ada semoea diatoer dan diperkoeat; …ada djoega madjallah keboedajaan jang disiarkan ke seloeroeh doenia, ditoelis dengan setjara ilmoe pengetahoean, dengan maksoed soepaja orang diseloeroeh doenia tahoe, bahwa Djepang patoet djoega toeroet memperkaja keboedajaan doenia. Perkataan Japan diganti Nippon. … individualisme…kapitalisme…Marxisme…demokrasi yang berlebih-lebihan…sekalian itoe bertentangan dengan asas ho-djin (persatoean tanah dan orang) dan sai-sei-ittji (persatoean etik dan politik) yang mendjadi alas hidoep ra’jat, masjarakat dan pemerintah Jepang

•          Kokoesai Boenka Shinko Kai (perkumpulan oentoek perhoeboengan keboedajaan internasional) dan Nippon Boenka Renmei (perserikatan keboedajaan Djepang)…membentuk keboedajaan Djepang disesoeaikan dengan asas-asas ho-djin

•          ‘A New Trend in the Contemporary Cultural Movement of Japan’ dalam ‘Cultural Nippon’ edisi Maret 1938 (vol. VI no. 1)

Kebijakan budaya di Jepang di era 1930an

•         Awal 1930an: resesi, gerakan sosialisme, invasi militer Jepang ke Manchuria memicu bentrok kepentingan dengan negara-negara Eropa dan AS, keluarnya Jepang dari keanggotaan PBB

•         Dirasakan perlu kebijakan untuk ‘membangun budaya Jepang’ sebagai penangkis ideologi sosialisme, sekaligus menarik simpatik dunia Barat

•         1934, KBS (Kokusai Bunka Shinkokai), atas inisiatif mantan wakil Jepang di Liga Bangsa-bangsa, dukungan dana dari kemenlu.

•         1933, Nippon Bunka Renmei (Nippon Cultural Federation),atas inisiatif Matsumoto Manabu, mantan kepala biro kepolisian pada kemendag; dukungan dana dari dunia usaha.

 

Makna strategis kebijakan budaya nasional

•       Membangun kesadaran nasional dan sentimen nasionalisme – kedekatan pengambil kebijakan budaya Jepang dengan penggagas kebudayaan Indonesia dalam ‘Poedjangga Baroe’

•       Penciptaan ‘budaya nasional’ sebagai strategi menciptakan kekuatan kohesif ke dalam (domestik) dan pencitraan negara di dunia internasional

OBSESI ‘BUDAYA’ PADA STUDI JEPANG DI INDONESIA

PERBANDINGAN BUDAYA?

BUDAYA INDONESIA?

BUDAYA JEPANG?

OBSESI ‘BUDAYA’ PADA STUDI JEPANG DI INDONESIA,

AKHIR 1960-AN – SEKARANG, MENGAPA?


Dr. Susy Ong

kajianjepang@gmail.com

Ⅰ. ‘Budaya’ dalam konteks perjalanan sejarah Indonesia abad XX

Awal abad ke-20: pengaruh pengajaran Barat modern, kesadaran akan ‘tradisi’ yang bersifat feodal dan menghambat kemajuan.

Gerakan Djawa Dipa (Surabaya, 1914): anti budaya feodal Jawa, seruan agar menghapus penggunaan Bahasa Jawa yang mengukuhkan stratatifikasi dalam masyarakat Jawa.

1935    polemik budaya

Sutan Takdir Alisyahbana (STA)  vs. Sanusi Pane dan Armijn Pane

Arah pengembangan budaya Indonesia: Pemujaan budaya Barat (STA) vs. mengadopsi budaya Barat yang progresif dan menghidupkan budaya tradisional yang tidak feudal.

Dampak pendidikan kolonial Belanda vs. pengaruh Rabindranath Tagore (pemenang hadiah Nobel Sastra, 1913).

Majalah Pujangga Baru, 1935 --- artikel-artikel pujian terhadap budaya tradisional Jepang (Bushido, semangat Jepang, dsb.) == pengaruh propaganda majalah Cultural Nippon.

1942-1945    Keimin Bunka Shidousho (KBS) --- pengarahan oleh seniman Jepang terhadap seniman Indonesia, pencerahan kepada publik Indonesia tentang sifat luhur budaya Timur --- karena secara fisik (persenjataan) jelas tidak dapat menandingi Barat, maka perlu dikerahkan ‘semangat’= budaya Timur (= anti Barat)

Sanusi Pane, Takeda Rintarou (Pembina pada KBS)

1950        Surat Kepercayaan Gelanggang --- budayawan Indonesia sebagai ahli waris budaya dunia – sifat universal.

5-7 Agustus 1950  Konferensi Kebudayaan Indonesia (di Jakarta)

-- definisi budaya Indonesia

Tujuan konferensi: Mencari dan mempertimbangkan segala buruk-baik dan untung ruginya hal-hal yang didapati dalam perhubungan asing dengan kebudayaan nasional.

‘Apakah Kebudajaan dan Bagaimanakah Hidup Tumbuhnja?’ – Fikiran Rakjat, 4-8-1950

STA:  “Sebagai bangsa yang muda di dunia, kewajiban kita adalah membuka diri seluas-luasnya terhadap kepada penjelmaan kebudayaan modern, yaitu berdasarkan keyakinan bahwa dalam hal kebudayaan tidak ada permusuhan, hanya mungkin ada perkembangan kemanusiaan.

Sumardjo: “Manusia itu sebagai orang yang tertentu (orang Indonesia) mengadakan pertukaran nilai-nilai kemanusiaannya dan ketuhanannya dengan manusia-manusia lainnya. Itu sebabnya kebudayaan/ kesenian dinamakan universal dan abadi, tapi juga nasional dan individual. Itu sebabnya pula kebudayaan senantiasa hidup, sebab berpangkal pada manusia sendiri yang mesti memenuhi syarat mempunyai rasa dan fikiran yang hidup sebenar-benarnya.

‘Apakah Kebudajaan?’-  Fikiran Rakjat, 7-8-1950

Ki Hadjar Dewantoro: “Kebudayaan adalah hasil perjuangan manusia, yakni perjuangannya terhadap segala kekuatan alam yang mengelilinginya, dan segala pengaruh zaman atau masyarakat yang kedua-duanya – alam dan jaman tersebut – menyebabkan terus-menerus berganti-gantinya segala bentuk dan isi kebudayaan di dalam hidupnya tiap-tiap bangsa.

Dalam pada itu hendaknya diingati, bahwa selalu ada kekuatan-kekuatan, baik di dalam alam dan zaman maupun di dalam kodrat hidupnya manusia sendiri (a.l. instinct untuk mempertahankan diri) yang menghambat kemajuan hidup manusia, dan dengan begitu menyebabkan kebekuan atau kemunduran, bahkan kadang-kadang matinya bagian-bagian daripada kebudayaan.

Untuk kemajuan hidup tumbuh kebudayaan diperlukan adanya hubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain, ambillah segala bahan kebudayaan dari luar, yang dapat memperkembangkan (yakni memajukan) atau memperkaya (yakni menambah) kebudayaan sendiri.”

Akhir 1950 - Awal 1960-an: Pertarungan politik antara Lekra (PKI) vs. Kelompok non politik.

Sastra/ Kesenian sebagai alat pendorong perubahan sosial vs. sastra/ kesenian untuk membebaskan jiwa manusia.

Kelompok Manifesto Budaya (tanggapan terhadap manifesto politik Sukarno) – didukung oleh angkatan darat.

----------- Lekra (PKI) vs. kelompok Manifes Budaya (angkatan darat) ---- pertarungan politik yang mengatasnamakan budaya === pertarungan politik，perebutan kekuasaan.

1966 -- perubahan rezim, kemenangan angkatan darat (pendukung kelompok Manifest Budaya) atas PKI (pendukung Lekra).

6-9 Mei 1966   simposium kebangkitan semangat ’66 di Universitas Indonesia

Rosihan Anwar ‘Kebudajaan adalah Panglima?’ (Berita Yudha, Minggu 3 Juli 1966)

Amrin Thaib    ‘Kebudajaan adalah Ibu’ (Berita Yudha, 10 Juli 1966)

Periode Orde Baru: Depolitisasi, ‘menolak dominasi politik terhadap budaya’, ‘politik = kotor vs. budaya = indah’, budaya kehilangan fungsi sebagai sarana pendorong perubahan sosial – statis.

-------- Pemahaman budaya yang statis, ahistoris; baik budaya lokal, nasional maupun luar negeri (misalnya, budaya Jepang) ===== karakteristik pemahaman ‘budaya’ Orde Baru.

Ⅱ.  Persepsi budaya dalam negara dan masyarakat Jepang modern (pasca Restorasi Meiji)

明治(めいじ)      -- 1868-1912

大正(たいしょう)Taishou    -- 1912-1926

昭和(しょうわ) -- 1926-1989

Awal Meiji

 Bunmei Kaika, pemujaan terhadap budaya / peradaban Eropa

 Budaya Barat (maju) Vs budaya tradisional Jepang (terkebelakang)

Akhir Meiji

Muncul kelompok intelektual yang meng-kritik kebijakan Westernisasi, menuduh kebijakan tersebut membabi buta dan merugikan rakyat Jepang – Natsume Souseki

Era Taishou (1912-1926.12.25)

 Kritik terhadap militerisme (gunkoku shugi)era Meiji --- Taishou Bunka Shugi

 Militerisme Vs bunka (budaya)== dominasi budaya sipil terhadap militer

 Kulturwissenschaft – bunka kagaku (c.f. shizen kagaku (ilmu alam), shakai kagaku (ilmu sosial))

 Bunka seikatsu, bunka juutaku – rumah tinggal dan gaya hidup yang modern, praktis, ilmiah

 (Vs gaya hidup tradisional Jepang yang tidak praktis)

 Awal Shouwa --- akhir 1920an, ideologi dan gerakan sosialisme sbg trend global; reaksi dari pemerintah dan kaum konservatif: rekayasa / meng-konstruksi budaya tradisional Jepang

Watsuji Tetsurou, “Fuudou” (terbit tahun 1929), menyangkal keabsahan sosialisme di Jepang, dengan argumen bahwa sosialisme tumbuh di alam Eropa, yang mana kondisi alamnya sama sekali berbeda dengan Jepang.

Nakayama Tadanao, “nihonjin no erasa no kenkyuu’ (studi tentang kehebatan orang Jepang):

Meiji sebagai jaman pengaguman budaya Barat, Taishou sebagai jaman kritik terhadap budaya Barat, Shouwa sebagai jaman pembangunan peradaban Jepang baru.”

Resesi awal Shouwa === penolakan terhadap demokrasi borjuis dan parpol, dukungan terhadap ekspansi militer dengan harapan masalah ekonomi domestik segera teratasi.

1931    Insiden Manchuria, Mei 1932 Kudeta militer.

1933  Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa-bangsa, sebagai protes terhadap tuduhan dunia Barat terhadap Jepang terkait insiden Manchuria.

--- friksi Jepang vs. Barat --- budaya Barat vs. Timur

1934  berdiri Kokusai Bunka Shinkoukai – lembaga promosi budaya internasional, tujuan: memperkenalkan budaya tradisional Jepang ke negara-negara lain, agar negara-negara lain memahami Jepang, sehingga tidak memusuhi Jepang

------- pengaruh pada angkatan Pujangga Baru?

1937  Sino – Japan war ----- kepentingan ekonomi negara-negara Barat di daratan Cina terusik, menimbulkan sentimen anti Jepang di dunia Barat.

Pemerintah Jepang gagal membujuk militer untuk menarik pasukan dari Cina, bentrok dengan dunia Barat tak terhindarkan.

1938.11.3.    P.M. Konoe Fumimaro umumkan New Order in Greater East Asia

===== meniru Neue Ordnung (new order) ala Nazi Jerman, sebagai bentuk penolakan terhadap tatanan internasional perjanjian Versailles (yang sangat merugikan Jerman)

====== pembentukan blok ekonomi, politik dan budaya‘Asia’ (Jepang, Cina, Manchuria), melawan blok Barat.

この新秩序(しんちつじょ)の建設(けんせつ)は日満支三国相携(にちまんしさんこくあいたずさ)へ、政治(せいじ)、経済(けいざい)、文化等各般(ぶんかなどかくはん)に亘(わた)り互助連環(ごじょれんかん)の関係(かんけい)を樹立(じゅりつ)するを以(もっ)て根幹(こんかん)とし、東亜(とうあ)に於(お)ける国際正義(こくさいせいぎ)の確立(かくりつ)、共同防共(きょうどうぼうきょう)の達成(たっせい)、新文化(しんぶんか)の創造(そうぞう)、経済結合(けいざいけつごう)の実現(じつげん)を期(き)するにあり。是(これ)れ実(じつ)に東亜(とうあ)を安定(あんてい)し、世界(せかい)の進運(しんうん)に寄与(きよ)する所以(ゆえん)なり。

(Pembangunan Orde Baru adalah berdasarkan kerjasama Jepang, Manchuokuo dan Cina, membangun hubungan yang saling terkait di bidang politik, ekonomi, budaya dan sebagainya, demi mengukuhkan keadilan dunia di wilayah Asia Timur, mencapai tujuan bersama yang anti komunisme, menciptakan kebudayaan baru, dan kesatuan ekonomi. Ini adalah untuk memberi kontribusi pada stabilitas Asia Timur dan kemajuan dunia.)

1940.10   Semua parpol membubarkan diri dan melebur dalam Taisei Yokusankai (Imperial Rule Assistance Association; Imperial Aid Association).

Divisi Budaya: Mengerahkan semua seniman dan sastrawan agar berkarya mendukung pembentukan budaya baru yang kondusif bagi kebijakan pembangunan Kawasan Kemakmuran bersama Asia Timur Raya.

Kondisi perang menyebabkan kekurangan sandang pangan, pemerintah  merasa perlu menyerukan kepada rakyat agar tetap menjaga tradisi budaya Jepang yang adiluhur, yaitu tetap bertingkah laku pantas walaupun dalam kondisi sulit.

------- rekayasa dan pemujaan budaya Jepang untuk tujuan militer dan politis.

1945.8.15  Jepang menyerah kepada sekutu.

1945.9  Pasukan sekutu menduduki Jepang, proses demokratisasi dan demiliterisasi.

------- penjungkirbalikan nilai.

Pasukan negara dibubarkan, militerisme dikecam.

Militerisme vs. Budaya

Konstitusi baru (disahkan November 1946, mulai berlaku 3 Mei 1947):

Pasal 25: All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

(すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)で文化的(ぶんかてき)な最低限度(さいていげんど)の生活(せいかつ)を営(いとな)む権利(けんり)を有(ゆう)する。)

Bebas dari ketakutan dan kemiskinan, menjalani kehidupan yang manusiawi.

1947.6.2    Pidato Perdana Menteri Katayama Tetsu (judul pidato: “Seruan Kepada Seluruh Rakyat Jepang”)

Tujuan pemerintah: Membangun negara yang berbudaya.

The construction of a culture state in order to restore national pride and international recognition.

「私(わたし)は、国民諸君(こくみんしょくん)に対(たい)し、民主主義平和国家(みんしゅしゅぎへいわこっか)、文化国家(ぶんかこっか)の国民(こくみん)としての精神革命(せいしんかくめい)を要望(ようぼう)するものである。

われわれ国民(こくみん)が過去(かこ)の封建的(ほうけんてき)、軍国主義的(ぐんこくしゅぎてき)な考(かんが)え方(かた)から完全(かんぜん)に脱皮(だっぴ)して、真(しん)に民主主義(みんしゅしゅぎ)、平和主義(へいわしゅぎ)に徹(てっ)するよう、自(みずか)らの人生観(じんせいかん)の中(なか)に一(ひと)つの革命(かくめい)を遂行(すいこう)することが必要(ひつよう)であると考(かんが)える。歴史(れきし)の示(しめ)すルネサンスや宗教改革(しゅうきょうかいかく)に相当(そうとう)するような一(ひと)つの精神革命(せいしんかくめい)の段階(だんかい)を経過(けいか)することによって、われわれ日本国民(にほんこくみん)は、真(しん)に民主主義的(みんしゅしゅぎてき)な、文化的(ぶんかてき)な国民(こくみん)として成長(せいちょう)することができるのである。」

(Saya mengharapkan agar rakyat Jepang menjalani revolusi mental sebagai warganegara dari negara yang demokratis, damai dan berbudaya.

Saya berpikir, bahwa jika rakyat ingin melepaskan diri dari pola berpikir yang feudal dan militeristik di masa lalu, dan berpegang teguh demokrasi dan paham perdamaian, maka perlu menjalani suatu revolusi dalam aspek pandangan hidup. Dengan menjalani tahap revolusi mental yang setaraf dengan Renaissance atau reformasi agama, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah, maka kita warganegara Jepang akan dapat tumbuh sebagai warganegara yang demokrasi dan berbudaya dalam arti yang sesungguhnya.)

------ budaya = damai = tidak ada perang

(c.f. slogan pada periode 1937-1945: peran militer Jepang dalam menjaga perdamaian di Asia)

1948.11.3  Hari disahkannya konstitusi Jepang (tanggal 3 November 1946; konstitusi tersebut dianggap sebagai konstitusi yang menekankan perdamaian dan budaya) ditetapkan sebagai Hari Budaya (bunka no hi), sebagai pernyataan sikap dan tekad bangsa Jepang untuk memulai hidup yang berbudaya (tidak militeristik).

3 November adalah hari ulang tahun Kaisar Meiji. Sampai dengan tahun 1912, hari tersebut dirayakan sebagai Tenchousetsu (HUT Kaisar). Tahun 1927, tanggal tersebut kembali ditetapkan sebagai hari raya, yaitu Meijisetsu (hari raya Meiji), guna meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Jepang.

1937, Meijisetsu dijadikan hari penganugrahan tanda jasa kepada rakyat yang telah berjasa bagi negara.

Kebijakan Budaya (culture policy) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang

1950-an     Kegiatan pengenalan budaya tradisional Jepang di AS.

1960-an   Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi dan meningkatnya prestise Jepang di dunia internasional, muncul desakan dari masyarakat Jepang untuk mengimbangi superioritas ekonomi dengan pengakuan budaya di dunia internasional.

1968 (tahun Meiji ke-100) didirikan Agency for Cultural Affairs di Kemlu Jepang.

1971,1972  Nixon shock ----- Jepang merasa dikucilkan.

Sentimen anti Jepang karena tampilnya Jepang sebagai raksasa ekonomi dunia.

1972    Japan Foundation didirikan, fokus pada pengenalan budaya Jepang di AS.

1974  Demonstrasi anti Jepang (ketika kunjungan PM Jepang) di Indonesia dan Thailand,  bantuan dialihkan ke Asia Tenggara, pengenalan kebudayaan Jepang dan pemberian beasiswa untuk studi ke Jepang.

1980-an    Booming bahasa Jepang di seluruh dunia, peran Japan Foundation.

Tujuan: memberi kesempatan kepada semakin banyak warga asing untuk mengenal bahasa Jepang, mengenal Jepang, dan meredakan sentimen anti Jepang.

2000-   Bangkitnya RRC sebagai kekuatan ekonomi Asia dan menarik perhatian dunia; Jepang mengalami resesi, sehingga daya tarik bagi negara lain menurun.

Cara men-siasati: promosi pop culture, anime, manga.

2004: Restrukturisasi organisasi dalam Kemlu Jepang, dibentuk Public Diplomacy Department, mencontoh model ‘Cool Britania Policy’ ala Tony Blair ---- menjadi Cool Japan.

Kebijakan: dealing with culture more strategically as a diplomatic resource.

Pasca 2001 perhatian dan bantuan kepada wilayah Timur Tengah --- menarik simpatik warga Timur Tengah.

Budaya digerakkan oleh kebijakan, dan kebijakan bersifat politis.

Faktor penyebab kuatnya  obsesi ‘budaya’ pada studi Jepang di Indonesia:

kondisi awal pembentukan obsesi ‘budaya”:

Indonesia --- awal era orde baru, depolitisasi (stigmatisasi konsep politik), konsep budaya direkayasa menjadi konsep tandingan dari politik, mencari-cari (merekayasa) persepsi ‘budaya’ yang luhur; menghilangkan konteks pada pembahasan / pemahaman budaya --

Jepang --- mulai implementasi kebijakan luar negeri ‘promosi ‘budaya Jepang’’, mendirikan lembaga JF, dana & proyek ‘pertukaran budaya’ --- dengan saling memahami budaya lain, diharapkan rasa antipati akibat konflik kepentingan dapat diminimalisir.

Interest group, vested interest, status quo, sampai kapan?

Sejarah Jepang 11 Masa pendudukan Amerika

Kontinuitas vs diskontinuitas sejarah Jepang,1945-1952

Dr. Susy Ong

Jepang pasca kekalahan perang

•        1945.8.14  Pemerintah Jepang nyatakan bersedia terima deklarasi Potsdam (8.15: pengumuman oleh kaisar Hirohito melalui radio) –imperial rescript on surrender

•        8.17  kabinet Higashikuni dibentuk – negosiasi dgn pihak sekutu terkait kekalahan perang di pihak Jepang (penasehat: Konoe Fumimaro) – kebijakan: kokutai goji, ichioku souzange

•        Negara Manchuria dibubarkan

•        Rencana awal: pendudukan militer -- AS, Inggris, Cina, Uni Soviet bersama menduduki Tokyo, daerah Kinki (sekitar Osaka) diduduki oleh AS dan Cina

Merah: US; biru: AS; hijau: Inggris; kuning: Cina

Kesepakatan Shigemitsu - MacArthur

•        9.2  penandatanganan pernyataan penyerahan Jep.kepada wakil dari 9 negara pasukan Sekutu, di atas kapal perang AS, Missouri, yg berlabuh di teluk Tokyo – pemberitahuan bahwa pada tgl 3 Sept. SCAP akan umumkan kebijakan pendudukan kepada rakyat Jep. – bhs Inggris dijadikan bhs pengantar di Jep., hak yudikatif Jep. di tangan SCAP, mata uang Yen dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dgn kupon militer

•        9.3  menlu Shigemitsu Mamoru protes, berhasil lakukan persuasi pada MacArthur – batalkan pengumuman kebijakan SCAP, pendudukan militer oleh SCAP diubah menjadi sistem pendudukan tidak langsung, semua kebijakan SCAP diumumkan atas nama kaisar Jepang

 

Kebijakan awal GHQ di Jepang:
demokratisasi dan demiliterisasi

•        Pembubaran angkatan darat dan angkatan laut

•        Hentikan semua produksi yg terkait dgn militer

•        pasukan Jepang hentikan pertempuran di  Cina dan wilayah pendudukan di Asia Pasifik; kembalikan pulau Taiwan ke ROC, wilayah bekas Manchuria, kepulauan Kurile dan bagian selatan pulau Karafuto (Sakhalin) ke Uni Soviet, kepulauan di Pasifik diserahkan ke AS

•        Akhir Agustus, personel pasukan sekutu mulai berdatangan; didirikan RAA (Recreation and Amusement Association) atas inisiatif pemerintah Jepang, guna cegah kasus pemerkosaan oleh serdadu AS

Pendudukan Sekutu atas Jepang:
pelaksanaan Deklarasi Potsdam

 •        9.8  tentara sekutu mulai berkantor di Tokyo (sekitar 600 bangunan diambil-alih)

•        9.11  perintah tangkap 39 tersangka penjahat perang kelas A

•        9.15  para mantan anggota kabinet ketika deklarasi perang Pasifik, dipanggil oleh SCAP

•        Press code – sensor media oleh SCAP

•        9.27  kaisar Hirohito kunjungi MacArthur di kedubes AS di Tokyo

 

Kunjungan kaisar Hirohito ke kedubes AS  di Tokyo, 1945.9.27

Kebijakan awal MacArthur

•        10.4  MacArthur umumkan The Civil Liberties Directive – jaminan atas kebebasan sipil, politik dan agama, bubarkan polisi rahasia, bebaskan tahanan politik – PM Higashikuni berkeberatan -- mundur

•        10.9. kabinet Shidehara dibentuk

•        10.11  pertemuan Shidehara – MacArthur; 5 instruksi reformasi dari GHQ: emansipasi perempuan, penghapusan sistem politik yang represif, kebebasan di bidang pendidikan, hak berserikat bagi buruh, demokratisasi ekonomi

Penjabaran 5 instruksi reformasi oleh GHQ

•        Hak pilih bagi perempuan

•        Tapol dibebaskan, UU yg mengekang kebebasan sipil dibatalkan, polisi rahasia dibubarkan

•        Penghapusan ajaran di sekolah bahwa negara Jep. diperintah oleh kaisar yang merupakan keturuanan dewa; penyangkalan Shinto sbg agama negara; mata pelajaran sejarah & geografi Jepang dan pendidikan moral di sekolah dihapuskan

•        Pengesahan UU Perburuhan (UU Serikat Buruh, UU Mediasi hubungan industrial, UU Pokok Perburuhan);dibentuknya kementerian tenaga kerja

•        Pembubaran zaibatsu dan land reform

 

Revisi konstitusi

•        1945.10.4  perundingan MacArthur – Konoe, instruksi kepada Konoe terkait revisi konstitusi; Konoe minta MacArthur datangkan ahli konstitusi dari AS untuk bantu revisi konstitusi Jepang

•        Akhir Oktober 1945, pejabat deplu AS yg pro Cina lancarkan kampanye anti Konoe (pembela sistem kekaisaran, ditunjuk oleh kaisar Hirohito sbg penanggung jawab revisi konstitusi) di media AS

•        11.1   SCAP sangkal rekomendasi kepada Konoe untuk revisi konstitusi

 

Perseteruan MacArthur Vs deplu AS

•         In a letter to President Truman dated November 5, Atcheson (pejabat deplu AS) tried to blame Konoye's interpreter for Konoye's work on constitutional revision. Atcheson explained that during the October 4 meeting between MacArthur and Konoye, when MacArthur mentioned that the "administrative machinery" of the government should be reformed, Konoye's interpreter mistranslated it to state: "the Constitution should be revised."

•         Deplu AS prediksi Cina (ROC) sbg mitra AS di asia pasifik, serang ‘my friend’s enemy’?

•         1945. 12.6  SCAP keluarkan perintah tangkap penjahat perang kelas A, termasuk Konoe (12.16  Konoe bunuh diri

•         Penyusunan konstitusi baru Jep.diambil alih oleh pihak AS – konstitusi Jepang disahkan pada 1946.11.3 – bukan 11.1

Kekacauan di kalangan elit politik Jepang

•         1946.1.1  kaisar Hirohito deklarasikan diri sebagai manusia (bukan dewa)

•         1.4  purge (pemecatan dari jabatan publik) politisi, akademisi dan pengusaha yg dikategorikan sebagai pendukung militer

•         2.3 MacArthur serahkan memo konstitusi Jepang kepada Courtney Whitney

•         2.13  Whitney perlihatkan draf konstitusi kepada Yoshida Shigeru (menlu)

•         4.10  pemilu pertama berdasarkan UU Pemilu yg baru; partai Liberal (ketua: Hatoyama Ichiro) peroleh suara terbanyak, namun kurang dari i 50%

•         4.22  kabinet Shidehara mundur

•         5.3   Shidehara usulkan Yoshida sbg pengganti, lapor ke kaisar, lalu sampaikan ke pihak SCAP; keesokan hari, SCAP umumkan bahwa Hatoyama di-purge; Yoshida ditunjuk sbg ketua partai Liberal

•         5.22  kabinet Yoshida Shigeru dibentuk

Peringatan May Day (1946.5.19)
di depan istana kaisar, Tokyo

Peringatan May Day (1946.5.19)

Reaksi SCAP & pemerintah Jepang

•        1946.5.20  pernyataan MacArthur: larang tindakan anarkis

•        5.21  pertemuan MacArthur – Yoshida; Yoshida: tidak akan biarkan seorang pun warga negara Jepang mati kelaparan – MacArthur berhasil tekan pemerintah AS untuk beri bantuan terigu 8535 ton kepada Jepang

•        Juli   keputusan kabinet terkait land reform tahap kedua (tahap pertama batal) – sesuai dgn instruksi SCAP, dan untuk  bendung pengaruh partai komunis – ditentang oleh para tuan tanah, karena dianggap langgar konstitusi (negara menjamin kepemilikan aset warga negara)

 

 Demokratisasi dan stabilisasi ekonomi

•         1946.8.12  pembentukan Economic Stabilization Board (dewan stabilisasi ekonomi) dan biro pengontrol harga konsumen

•         8.22  Holding Company Liquidity Committee  -- pembubaran zaibatsu

•         10.8  UU Perbankan untuk Rekonstruksi – bank negara untuk pembiayaan rekonstruksi – mendorong roda ekonomi dan industri, dan inflasi

•         12.27  keputusan kabinet: priority production system – impor BBM untuk produksi besi baja, produk baja untuk produksi di tambang batubara, batu bara untuk tingkatkan produksi besi baja, pupuk, pemulihan suplai tenaga listrik dan pengangkutan – stimulus pemulihan ekonomi, inflasi

•         1947.4  UU anti monopoli disahkan

 

 Perubahan arah kebijakan SCAP

•         1947.1.11  40 ribu anggota serikat PNS demo di depan istana kaisar

•         1.18  serikat buruh PNS umumkan akan demo massal pada 1 Februari

•         1.31  MacArthur perintahkan serikat buruh PNS untuk batalkan rencana demo massal; ketua serikat buruh ditangkap dgn tuduhan melanggar kebijakan SCAP

•         Maret, Presiden Truman (AS) : konfrontasi dengan komunisme – pengaruh pada kebijakan pendudukan di Jepang

•         3.17  MacArthur usulkan agar dipersiapkan penandatanganan perjanjian perdamaian dgn Jepang dan akhir pendudukan SCAP di Jepang dalam waktu 1 tahun

•         Juli  pemerintah AS usulkan kepada negara-negara sekutu untuk lakukan perundingan perdamaian dengan Jepang – usul ini ditentang oleh Uni Soviet

 

Reverse Course - pemulihan ekonomi & kemitraan (1)

•         1947.9.12  Partai Komunis Cina umumkan serangan umum oleh People’s Liberation Army – Partai Nasionalis Cina, dukungan AS mulai terdesak

•         1948.1.6  Kenneth Claiborne Royall (panglima angkatan darat AS): Jepang akan dijadikan benteng anti komunis di Asia – dimulainya kebijakan ‘kepung kekuatan komunis’ oleh AS di Asia 

•         2.25  Royall perintahkan angkatan darat AS untuk pelajari rencana remiliterisasi Jepang

•         3.20  kunjungan misi Draper-Johnston (gabungan pejabat militer dan bankir AS) ke Jepang; April, ajukan laporan rekomendasi ke SCAP: pemulihan industri Jep. sbg target utama kebijakan pendudukan SCAP, usulkan agar dorong perdagangan luar negeri, kurangi pembayaran pampasan perang (sebelumnya dilakukan dgn penyitaan fasilitas produksi industri) dan perlonggar kebijakan pembubaran zaibatsu

•         April   hari raya, diizinkan kibarkan bendera hi no maru

•         7.22  MacArthur instruksikan peraturan terkait PNS ke PM Ashida

•         7.31  PP no. 201– pembatasan hak mogok kerja pada PNS

•         12.18   SCAP umumkan 9 prinsip stabilisasi ekonomi: anggaran berimbang, peningkatan pendapatan pajak, larangan kredit selain sektor yg berguna bagi pemulihan ekonomi Jepang, rencana realisasi stabilitas upah, kontrol harga, kontrol penggunaan devisa, alokasi bahan baku yg efisien guna tingkatkan ekspor, peningkatan produktivitas, efisiensi pengadaan pangan

•         12.14  pembebasan pejahat perang kelas A, Kishi Nobusuke

 

Reverse Course - kemitraan militer Jep.- AS 

•         1949.1.1  SCAP izinkan pihak Jep.kibarkan bendera hi no maru

•         10.1  rezim komunis berkuasa di Cina, rezim pro AS mengungsi ke Taiwan

•         11.1  deplu AS umumkan rencana perundingan perdamaian dgn Jepang – tanpa tuntutan pampasan perang, tanpa tuntutan teritori

•         1950.2.14  Uni Soviet dan RRC tandatangani perjanjian aliansi, nyatakan Jep.sbg negara musuh ‘hipotesis’

•         6.6  MacArthur mulai ‘red purge’ – pemecatan tokoh komunis dari jabatan publik

•         6.25  perang Korea, Jep. sbg pangkalan militer AS

•         7.8  MacArthur minta PM Yoshida perkuat lembaga kepolisian Jep.

 •         9.14  presiden Truman instruksikan perundingan perdamaian dgn Jepang dan pakta pertahanan AS – Jepang

•         1951.1  MacArthur tekankan pentingnya remiliterisasi Jepang

•         1951.4  MacArthur dipecat oleh presiden AS, penggantinya sbg penanggung jawab tertinggi di Jepang adalah Matthew Bunker Ridgway

•         9.8  penandatanganan naskah perjanjian San Francisco dan pakta pertahanan bersama AS-Jepang

•         1952.4.28  Perjanjian San Francisco berlaku, Jepang kembali menjadi negara berdaulat, personel SCAP ditarik dari Jepang; pasukan AS tetap ditempatkan di dalam teritori Jepang berdasarkan Pakta Pertahanan Jepang-AS

Pengadilan terhadap penjahat perang Jepang

•         1946.2.26  dibentuk Far Eastern Commission – AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, Cina, Belanda, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Filipina

•         5.3 dibentuk The International Military Tribunal for the Far East (mahkamah militer internasional di Timur Jauh) – pengadilan terhadap penjahat perang di pihak Jepang

•         Usul MacArthur: jika kaisar Hirohito diadili, maka rakyat Jepang akan memberontak, sehingga AS perlu tambah personel dalam jumlah besar – tambahan biaya di pihak AS

•         Inisiatif AS: Hirohito sebaiknya tidak diadili, tetapi dimanfaatkan demi kepentingan implementasi kebijakan demokratisasi dan demiliterisasi Jepang.

 

Pendudukan Sekutu (AS) pasca kekalahan Jep.

•       Hegemoni AS di kawasan Asia

•       Kebijakan sesuai dgn kepentingan nasional AS: dari ‘demokratisasi dan demiliterisasi’ ke ‘pemulihan ekonomi, remiliterisasi dan penjalinan kemitraan militer’

•       Kebijakan AS di Jepang tergantung juga pada kondisi di Asia Pasifik

•       1945.8, AS mengalahkan Jepang; Jepang berdamai dgn AS, namun menyisakan sengketa dgn negara-negara Asia lainnya.